Rp. 100.000 jadi Rp. 1 ?

  Ditulis pada Aug 02, 2010 // Pribadi.  

Wacana pengurangan nilai pecahan rupiah tanpa mengurangi nilai dari uang tersebut atau redenominasi dinilai belum perlu dilakukan. Jika redenominasi dilakukan, transaksi jual beli di masyarakat akan cenderung kacau karena sistem mata uang Indonesia saat ini masih berfungsi dengan baik. Demikian disampaikan oleh Kepala Ekonom Danareksa Research Institute Purbaya Yudhisadewa.

“Kebutuhan untuk melakukan redenominasi tersebut tidak terlalu mendesak. Sistem mata uang saat ini masih berfungsi dengan baik, dimana masyarakat dan dunia finansial dapat melakukan transaksi tanpa kendala yang berlebihan,” ujar Purbaya.

Purbaya menjelaskan proses redenominasi dapat membingungkan masyarakat, karena tidak semua masyarakat dapat menerima konsep baru dengan cepat.

“Apalagi selama ini kelemahan kita juga tinggi dalam aspek sosialisasi. Transaksi jual beli di masyarakat akan cenderung kacau,” tambahnya.

Bank Indonesia (BI), lanjut Purbaya, perlu memperhitungkan pula dampak psikologis dari kebijakan ini. “Untuk saat ini rasanya banyak ruginya dari untungnya. Redenominasi dapat menggerus kepercayaan terhadap rupiah dengan cepat,” katanya.

Redenominasi kembali menjadi fokus dari bank sentral setelah isu tersebut muncul sejak lama. Bank Indonesia tengah melakukan pembahasan internal sebelum menjadi acuan untuk disampaikan kepada pemerintah untuk mengurangi nilai pecahan dari rupiah.

Gubernur Bank Indonesia terpilih Darmin Nasution sebelumnya mengatakan akan segera menyampaikan hasil final pembahasan internal kepada pemerintah di tahun 2010.

Bank sentral merasa perlu melakukan redenominasi karena seperti kita ketahui uang pecahan Indonesia yang terbesar saat ini Rp 100.000. Uang rupiah tersebut mempunyai pecahan terbesar kedua di dunia, terbesar pertama adalah mata uang Vietnam yang mencetak 500.000 Dong. Namun tidak memperhitungkan negara Zimbabwe, negara tersebut pernah mencetak 100 miliar dollar Zimbabwe dalam satu lembar mata uang.

Untuk bisa melakukan penyederhanaan satuan uang tersebut membutuhkan sejumlah persyaratan. Setidaknya ada tiga syarat yang mutlak dipenuhi yaitu kondisi perekonomian yang stabil, inflasi rendah dan stabil, serta adanya jaminan stabilitas harga. Belum lagi persetujuan presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

“Redenominasi itu prosesnya akan dibicarakan dulu dengan pemerintah dan presiden dan harus melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baru kita sosialisasikan,” ujar Gubernur Bank Indonesia terpilih Darmin Nasution di Gedung Bank Indonesia, Jalan MH Thamrin.

Sumber : detikfinance.com